JAKARTA (MDC) – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, serta anggota Polri yang menjadi perhatian masyarakat menjelang bulan suci Ramadan. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya mendukung daya beli aparatur negara sekaligus menjaga laju konsumsi masyarakat secara umum di awal tahun fiskal.
Menurut informasi terbaru, pemerintah telah menyiapkan anggaran THR sebesar Rp 55 triliun untuk ASN, TNI, dan Polri pada 2026. Anggaran ini meningkat signifikan dibanding alokasi tahun sebelumnya yang sebesar sekitar Rp 49 triliun, dan sudah dirancang dalam belanja negara kuartal I tahun ini. Pemerintah menargetkan pencairan THR pada awal bulan Ramadan 2026, meskipun tanggal pastinya belum dirilis secara spesifik oleh pihak berwenang.
Target Pencairan THR di Awal Puasa
Pernyataan oleh Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pencairan THR untuk ASN ditargetkan dilakukan di awal bulan puasa, sehingga aparatur negara dapat menerima tunjangan tersebut lebih awal menjelang Idul Fitri. Meskipun tanggal pasti belum diumumkan, pemerintah berharap THR sudah bisa disalurkan pada fase awal Ramadan sehingga membantu ASN mempersiapkan kebutuhan hari raya.
Penyaluran anggaran THR sebesar Rp 55 triliun dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal pertama 2026. Belanja negara tersebut diproyeksikan masuk dalam belanja rutin pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung kegiatan masyarakat di periode pra-Lebaran.
Siapa yang Termasuk Penerima THR?
Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerima THR tahun ini mencakup ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri. Pemerintah memastikan bahwa anggaran yang disiapkan mencerminkan hak tunjangan yang menjadi bagian dari remunerasi aparatur negara menjelang hari besar. THR ini diharapkan memberikan ruang bagi penerimanya untuk merencanakan kebutuhan hari raya atau kegiatan terkait dengan tradisi Ramadan dan Idul Fitri.
Meski rincian besaran yang diterima masing-masing pegawai belum detail dipublikasikan, anggaran besar ini memberi gambaran bahwa pemerintah memprioritaskan penyaluran tunjangan yang layak, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah akan merilis ketentuan teknis selanjutnya melalui aturan pelaksanaan resmi agar prosedur pencairan dapat berjalan lancar.
THR untuk Pekerja Swasta
Di luar ASN, kebijakan THR untuk pekerja swasta dan sektor formal lainnya tetap diatur oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan memberikan THR kepada karyawan, biasanya paling lambat 7 hari sebelum hari raya, dengan besaran minimal sesuai masa kerja. Meskipun pernyataan terbaru pemerintah lebih banyak menyoroti pencairan THR untuk aparatur negara, pekerja swasta tetap berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pekerja yang sudah memenuhi syarat masa kerja biasanya memperoleh THR sebesar satu kali gaji pokok bulanan, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun menerima THR secara proporsional. Perusahaan yang terlambat dalam pencairan THR juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia.
Dampak Bagi Masyarakat dan Ekonomi
Pencairan THR, terutama di awal puasa, memiliki efek langsung bagi daya beli masyarakat dan permintaan konsumsi. Ketika ASN menerima tunjangan lebih awal, sebagian dari dana tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan menjelang Idul Fitri seperti biaya transportasi mudik, oleh-oleh, serta persiapan makanan keluarga. Hal ini turut menopang sektor ritel, transportasi, serta jasa konsumsi dalam perekonomian nasional.
Selain itu, pencairan THR di awal Ramadan memberi ruang bagi penerima untuk merencanakan anggaran belanja mereka dengan lebih matang. Dengan demikian, alokasi dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, atau tabungan darurat juga dapat dipertimbangkan secara bijak.
Pantauan dan Informasi Lanjutan
Pemerintah akan terus menginformasikan jadwal dan mekanisme pencairan THR secara resmi melalui saluran komunikasi pemerintah dan lembaga terkait. Penerima manfaat terutama ASN dan pekerja swasta disarankan selalu memantau pengumuman resmi dari instansi mereka masing-masing atau kanal informasi pemerintah untuk mengetahui detail teknis pembayaran THR 2026.
Dengan adanya anggaran yang telah dipersiapkan dan target pencairan di awal puasa, harapannya THR dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Idul Fitri tanpa kendala berarti. (dit)
