NASIONAL (MDC) –Ribuan tenaga honorer di Indonesia akhirnya bisa bernapas lega. Mulai 2025, pemerintah resmi membuka skema ASN paruh waktu yang memberi kepastian status, gaji, hingga perlindungan hukum.
Kebijakan ini menjadi titik balik setelah puluhan tahun nasib honorer digantung tanpa kepastian. Mereka yang selama ini bekerja setia di instansi pemerintah kini bisa berubah status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Melalui Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, skema ini dijalankan dengan pola kerja hanya 4 jam per hari. Meski jam kerja singkat, hak-hak pegawai setara dengan ASN reguler.
Seorang tenaga honorer di Blitar mengaku merasa lega dengan kebijakan ini. “Dulu saya sering khawatir, kapan status saya jelas. Sekarang ada jalan jadi ASN paruh waktu. Meski cuma kerja 4 jam, saya tetap dapat gaji layak dan tunjangan,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan rasa haru ribuan honorer di seluruh Indonesia. Selama ini, mereka hanya mendapat gaji seadanya tanpa perlindungan hukum yang kuat.
Dengan skema baru, honorer bisa menerima gaji antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan, tergantung masa kerja dan golongan jabatan. Selain itu, ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jaminan sosial, hingga gaji ke-13 setiap tahun.
Bagi banyak honorer, ini bukan hanya soal gaji. Lebih penting, mereka kini diakui secara resmi sebagai bagian dari ASN yang memiliki status hukum jelas.
Pemerintah menegaskan, langkah ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan penghapusan honorer paling lambat 2024.
Melalui P3K paruh waktu, tenaga honorer tidak lagi diperlakukan sebagai pegawai “abu-abu” tanpa kepastian.
Selain itu, sistem paruh waktu memberi keleluasaan dalam kehidupan sehari-hari. ASN bisa menyeimbangkan pekerjaan dengan urusan keluarga atau aktivitas lain.
“Jam kerja lebih singkat, tapi tanggung jawab tetap sama,” kata seorang honorer lainnya.
Bagi sebagian orang, fleksibilitas ini adalah keistimewaan yang sudah lama ditunggu. Mereka bisa bekerja sambil tetap punya waktu untuk mengurus rumah atau melanjutkan pendidikan.
Tak hanya bermanfaat bagi honorer, kebijakan ini juga dianggap lebih efisien bagi pemerintah.
Di daerah yang tidak membutuhkan tenaga penuh waktu, ASN paruh waktu bisa menjadi solusi hemat anggaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik.
Meski begitu, perjalanan menuju ASN paruh waktu tidak instan. Proses seleksi tetap diberlakukan agar honorer yang diangkat memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi.
Bagi mereka yang berprestasi, peluang untuk naik ke status ASN penuh waktu terbuka lebar.
Para pakar menilai kebijakan ini sebagai jembatan penting. ASN paruh waktu dianggap mampu menjawab kegelisahan honorer tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Namun, tantangan tetap ada. Koordinasi antarinstansi, kesiapan regulasi, hingga mental para honorer sendiri akan menentukan sukses atau tidaknya skema ini di lapangan.
Meski demikian, harapan besar sudah terlanjur tumbuh. Honorer yang dulunya terpinggirkan kini melihat jalan terang menuju masa depan yang lebih pasti.
“Ini kesempatan emas, jangan disia-siakan. Honorer harus siap mengikuti seleksi dan membuktikan diri,” tegas seorang pejabat KemenPAN-RB.
Dengan diberlakukannya ASN paruh waktu, tahun 2025 akan tercatat sebagai momen penting dalam sejarah kepegawaian Indonesia.
Tidak hanya soal reformasi birokrasi, tetapi juga soal keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi.
