DUMAI (MDC) — Rencana pemekaran Kecamatan Bukit Kapur resmi masuk sebagai agenda prioritas Pemerintah Kota Dumai.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Bukit Kapur menggelar Rapat Koordinasi bersama unsur Upika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta elemen kepemudaan di Gedung Pertemuan Kantor Camat Bukit Kapur. Rapat dipimpin langsung Camat Bukit Kapur, Teguh Widodo,
Kegiatan yang digelar Senin (24/11/2025) itu juga dihadiri empat anggota DPRD Kota Dumai dari Dapil Bukit Kapur, para lurah, ketua RT dan LPMK, perwakilan Polsek, serta tokoh adat/LAM.
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyerap masukan dan aspirasi masyarakat terkait tahapan pemekaran wilayah.
Camat Teguh Widodo menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian penting dari proses pemekaran.
“Rapat ini adalah tahapan awal menyerap pandangan seluruh komponen masyarakat untuk menjadi pedoman dalam proses pemekaran Kecamatan Bukit Kapur,” ujar Teguh.
Ia menegaskan bahwa pemekaran harus tetap selaras dengan arahan Wali Kota Dumai, terutama dalam hal penamaan kecamatan baru yang diharapkan tetap mengusung nuansa Melayu sebagai identitas daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan usulan nama kecamatan yang dinilai memiliki nilai filosofis dan mencerminkan sejarah kawasan Bukit Kapur.
Dua nama yang mengemuka yakni Kecamatan Bagan Besar Tuah Negeri dengan Ibu Kota: Bukit Nenas. Nama ini mengandung harapan agar wilayah tersebut menjadi negeri yang bertuah, membawa keberkahan dan pertumbuhan baru.
Kemudian, kecamatan Bukit Kapur Madani. Usulan ini mencerminkan cita-cita mewujudkan wilayah yang berperadaban, harmonis, religius, dan menjunjung adat budaya Melayu.
Kedua nama dianggap selaras dengan karakter masyarakat Melayu Dumai, sekaligus memenuhi arahan Wali Kota agar pemekaran tetap mengedepankan nuansa Melayu yang beradat dan bermarwah.
Ranji Bintaro, SH, salah satu tokoh pemuda Bukit Nenas, menyampaikan apresiasi atas perkembangan pembahasan pemekaran ini.
“Keputusan dalam forum ini sangat relevan dan menjadi momen penting. Kantor lama akan menjadi pusat pemerintahan baru, sementara pemerintahan sebelumnya menempati gedung baru. Ini juga sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menyebut proses pemekaran mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2018, dan PP No. 78 Tahun 2007.
Menutup rapat, Camat Teguh Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta.
“Terima kasih kepada semua unsur yang hadir. Pemekaran ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa meninggalkan identitas Melayu sesuai arahan Wali Kota Dumai. Semoga musyawarah hari ini menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan Bukit Kapur,” ucapnya.
Rapat berlangsung dalam suasana antusias dan penuh partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. (rmd)
