BUKIT KAPUR (MDC) – Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, masih ditemukan warga yang tinggal di rumah sangat tidak layak huni. Kondisi tersebut dialami seorang janda lanjut usia bernama Fatimah yang tinggal di wilayah Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai.
Rumah yang ditempati Fatimah sudah berdiri sejak tahun 1967 dan hingga kini belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Bangunan rumah yang terbuat dari papan dan kayu itu kini sudah lapuk dimakan usia. Atap seng, dinding, hingga lantai rumah terlihat rapuh bahkan sebagian sudah berlubang sehingga membahayakan keselamatan penghuninya, terutama saat hujan deras dan angin kencang.
Kondisi memprihatinkan tersebut menjadi perhatian seorang aktivis muda sekaligus pemerhati sosial, Ramji Bahroni, SH. Ia mengaku sangat prihatin karena di tengah era modern saat ini masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi rumah yang sangat tidak layak huni.
“Rumah ini sudah puluhan tahun berdiri. Materialnya mulai dari atap, dinding hingga lantai sudah rapuh dan lapuk. Jika ada angin kencang sangat berbahaya bagi penghuninya karena bisa saja atap atau dinding roboh,” ujar Ramji.
Menurut Ramji, rumah tersebut belum tersentuh program bantuan seperti bedah rumah atau bantuan rumah layak huni karena terkendala kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan dalam regulasi pemerintah.
Ia menilai seharusnya pemerintah juga berperan aktif membantu masyarakat yang kesulitan melengkapi administrasi agar tetap bisa mendapatkan bantuan.
“Kalau bantuan yang sifatnya permanen seperti rumah layak huni mungkin wajar jika ada syarat administrasi seperti surat hibah tanah. Tapi kalau hanya untuk renovasi atau rehab rumah, seharusnya ada toleransi dan solusi dari pemerintah,” tegasnya.
Berbeda dengan aktivis pada umumnya yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, Ramji memilih mencari solusi dengan membuka donasi masyarakat serta terjun langsung membantu proses pengerjaan renovasi rumah tersebut.
Ia juga mengaku telah menyampaikan kritik serta aspirasi kepada anggota legislatif baik di DPRD Kota Dumai maupun DPRD Provinsi Riau agar aturan terkait bantuan rumah layak huni dapat ditinjau kembali.
“Regulasi harus tetap berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai aturan justru menghambat warga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini juga menyangkut nilai Pancasila, khususnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Kondisi rumah Fatimah juga mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Dumai dari daerah pemilihan Bukit Kapur, Junjung Mangatas Simorangkir. Ia turun langsung ke lokasi pada Minggu (16/3) untuk melihat kondisi rumah tersebut.
Dalam kunjungannya, Junjung langsung memberikan bantuan berupa material bangunan seperti atap seng, kayu balok, serta paket sembako kepada penghuni rumah.
“Ini bentuk perhatian kami sebagai wakil rakyat. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan program rumah layak huni bisa segera diproses,” ujar Junjung.
Ia juga berkomitmen membantu mempercepat proses administrasi serta legalitas kepemilikan tanah agar rumah Fatimah bisa masuk dalam program bantuan pemerintah ke depan.
Sementara itu, Fatimah yang didampingi anaknya mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan. Ia berharap rumahnya dapat segera diperbaiki agar lebih aman dan layak untuk ditempati. (mad)
