DUMAI – Menanggapi respon masyarakat soal keselamatan kerja yang bergulir selama dua pekan terakhir yang disampaikan Forum Aksi Peduli Tenaga Kerja Lokal (FAP Tekal), Kilang Pertamina Dumai, memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Dumai, Selasa (02/09/2025).
“Kami menghargai perhatian dan aspirasi masyarakat yang diwakili Faptekal. Saat ini proses investigasi masih terus berjalan dan kita masih menunggu hasil tersebut. Tanpa mengurasi rasa hormat agar tidak muncul opini pribadi, baiknya kita menunggu hasil investigasi,” jelas Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Dumai Agustiawan.
RDP dengan Komisi I DPRD Kota Dumai di Ruang Rapat Cempaka Lt.1 Gedung DPRD Dumai tersebut dipimpin oleh H. Edison, SH selaku Ketua Komisi I DPRD Dumai.
Pada kesempatan tersebut Agus mengungkapkan bahwa PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit Dumai atau Kilang Pertamina Dumai menegaskan komitmennya dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang terintegrasi di seluruh lini operasional.
Penegasan komitmen tersebut bahkan telah dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan, sebagai bagian dari upaya perusahaan memastikan operasional berjalan aman, andal, dan selamat sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
“Komitmen HSSE dan SMK3 dalam setiap kesempatan kami sampaikan. Pertamina khususnya PT KPI RU II Dumai memiliki komitmen serius terkait implementasi SMK3. Laporan secara tertulis dan berkala kita sampaikan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk mendapatkan laporan tersebut,” jelas putra Dumai yang lahir dan besar di Jayamukti ini.
Agustiawan juga menekankan bahwa komitmen serius Kilang Pertamina Dumai terhadap implmentasi K3 dibuktikan melalui capaian jam kerja aman sebanyak 90 juta jam kerja aman (JKA). Pencapaian tersebut merupakan hasil nyata dari konsistensi penerapan budaya HSSE yang menyeluruh, mulai dari pekerja hingga mitra kerja Perusahaan di seluruh lini kerja.
Pada penerapannya, untuk mencapai kerja aman dan selamat, Kilang Pertamina Dumai telah menjalankan sejumlah prosedur, seperti Surat Izin Kerja Aman (SIKA) yang diatur dalam Sistem Tata Kerja (STK) Perusahaan.
Penerapan SMK3 yang ada di lingkungan Kilang Pertamina Dumai juga terus dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala, guna mengukur efektivitas penerapan sistem HSSE yang telah dijalankan.
Audit tersebut antara lain Audit SMK3 oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Survey Budaya HSSE, hingga ISRS (International Sustainability Rating System). Hasil dari Audit SMK3 oleh Kemnaker bahkan menunjukkan capaian membanggakan, seperti nilai 96,39% dengan kategori Satisfactory, yang menegaskan tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar keselamatan.
Terkait laka kerja yang terjadi, Agus menjelaskan bahwa sejak kejadian, berbagai langkah sigap telah dilakukan oleh Kilang Pertamina Dumai.
Perusahaan secara terbuka dan transparan memberikan laporan pada pihak berwenang mulai Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kota Dumai, Serta Dirjen Migas.
“Kilang Pertamina Dumai juga secara kooperatif mengikuti proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Polres Kota Dumai,” terang Agus.
Menutup penyampaiannya, Agus kembali menegaskan komitmen Kilang Pertamina Dumai untuk terus menjunjung tinggi transparansi dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku.
“Kami kooperatif dan semua dokumen yang diminta sudah kami serahkan kepada pihak berwenang” kata Agus.
Karena sifatnya dokumen internal, tegas Agus, hanya pihak yang kompeten dan memiliki kewenangan yang berhak melakukan investigasi lebih lanjut.
“Kami berharap proses ini dapat segera tuntas sehingga dapat memberikan kepastian dan kejelasan bagi semua pihak,” ujar Agustiawan.
Ia menambahkan bahwa Kilang Pertamina Dumai akan terus mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional.
“Keselamatan pekerja, mitra kerja, dan masyarakat sekitar selalu menjadi prioritas kami. Penerapan SMK3 bukan hanya sebuah kewajiban regulasi, tetapi merupakan budaya kerja yang terus kami tanamkan dan perkuat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama Provinsi Riau H. Jonli.S.Sos., M.Si, yang juga hadir pada forum RDP tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan sebesar Pertamina sudah berupaya melakukan SMK3.
Sebagai pengawas yang diatur dalam regulator, Jonli menyebut pihaknya sudah menerima laporan pun melihat langsung lokasi kejadian.
“Saya pengawas ketenagakerjaan, saya turut mendapat laporan. Kami datang, kami lihat. Bahwa kejadiannya di saparator, bukan jatuh dari ketinggian sebagaimana yang banyak diberitakan.” ujarnya.
Jonli menambahkan tak banyak yang bisa pihaknya paparkan di khalayak umum sebab proses investigasi masih berjalan. Dan semua pihak berwenang baik Disnaker maupun Kepolisian tengah menjalankan fungsinya masing-masing.
“Kan ada pihak kepolisian. Polisi sudah terlibat. Kami (selaku pengawas) sudah melakukan wawancara. Kami dari pengawas dari unsur K3nya, sampai saat ini kami belum bisa memberikan pernyataan karena proses masih berjalan,” tegas Jonli. (dit)
