DUMAI (MDC) – Pemerintah Kota Dumai bersama Kejaksaan Negeri Dumai memperkuat komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Sinergi kedua institusi ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan pekerja formal, informal, hingga kelompok pekerja rentan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, saat menyampaikan sambutan dalam Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Dumai, Rabu (11/11/2026).
Fahmi mengatakan, optimalisasi kepatuhan dan perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan serta keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pihak terkait.
“Melalui Forum Kepatuhan ini, kita ingin memastikan bahwa setiap pekerja, baik formal, informal, maupun pekerja rentan dan jasa konstruksi di Kota Dumai, mendapatkan hak perlindungan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mendorong kepatuhan badan usaha dan meningkatkan jumlah pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Fahmi secara khusus meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai selaku leading sector agar terus proaktif berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait. Langkah ini diperlukan agar target perluasan kepesertaan dapat tercapai secara maksimal.
Dukungan terhadap komitmen tersebut juga ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai, Sigit Waseso. Sebagai unsur pengarah forum, ia menyatakan kesiapan kejaksaan untuk mengawal pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penegakan hukum serta pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara.
“Kejaksaan Negeri Dumai siap mengawal dan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku terhadap pemberi kerja atau badan usaha yang tidak patuh. Sinergi ini krusial agar kepatuhan hukum terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan optimal,” tegas Sigit.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Dumai dan jajaran Forum Kepatuhan dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja.
Berdasarkan data hingga Oktober 2026, cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Dumai telah mencapai 50,18 persen dengan total 71.147 pekerja terlindungi.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan aktif dari Pemko Dumai dan jajaran Forkopimda. Untuk meningkatkan capaian UCJ di Kota Dumai menuju target RPJMD, kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan pendaftaran para pekerja, serta mendorong berbagai program inovasi perlindungan pekerja rentan,” tutur Fadly.
Ia optimistis, melalui kolaborasi bersama Forum Kepatuhan Jamsostek, semakin banyak pekerja, khususnya kelompok rentan, yang memperoleh perlindungan sehingga dapat bekerja lebih tenang dan terhindar dari risiko sosial ekonomi.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Muhar Syarif, turut memaparkan potensi dan strategi perluasan jaminan sosial di berbagai sektor pekerjaan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Forum Group Discussion (FGD) yang dipandu Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Dumai, I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama. Diskusi membahas berbagai langkah korektif, penguatan regulasi daerah, serta strategi meningkatkan kepatuhan pemberi kerja.
Forum ini turut dihadiri Asisten I Setdako Dumai Muhammad Yunus, serta sejumlah kepala OPD dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang tergabung sebagai anggota Forum Kepatuhan Jamsostek.
Melalui forum tersebut, Pemko Dumai dan Kejaksaan Negeri Dumai berharap sinergi lintas institusi semakin kuat, sehingga perluasan kepesertaan dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Kota Dumai. (soe)
