JAKARTA (MDC) – Nama Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kini berada di pusat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkannya sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Usulan tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) tertanggal 30 September 2026. Sehari setelahnya, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi. Dalam rapat pleno, Komisi III DPR menyepakati pencalonannya secara aklamasi untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Perjalanan menuju posisi calon Kapolri tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Suyudi memiliki rekam jejak panjang selama lebih dari tiga dekade di lingkungan Polri, terutama di bidang reserse dan penegakan hukum.
Lahir pada 14 Juli 1973, Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2003 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) pada 2018.
Karier Suyudi sejak awal banyak bersentuhan dengan penanganan tindak pidana. Ia mengawali perjalanan profesionalnya di Resmob Polda Metro Jaya sebagai Kanit II.
Setelah itu, ia dipercaya memimpin sejumlah kepolisian sektor di wilayah Jakarta, antara lain Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kapolsek Metro Tanah Abang dan Kapolsek Metro Penjaringan.
Pengalamannya di bidang kriminal kemudian berlanjut ketika ia dipercaya menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.
Kariernya terus berkembang. Suyudi kemudian mengemban sejumlah posisi di jajaran reserse, termasuk Kanit Jatanras Polda Metro Jaya dan jabatan di Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Memasuki jenjang kepemimpinan kewilayahan, Suyudi dipercaya menjadi Kapolres Majalengka pada 2014, Kapolres Bogor pada 2015, Kapolresta Bogor Kota pada 2016 dan Kapolres Metro Jakarta Pusat pada 2017.
Setelah itu, ia kembali mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Bareskrim Polri, termasuk Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Wakil Direktur Tindak Pidana Siber. Pada 2023, Suyudi dipercaya sebagai Wakapolda Metro Jaya.
Pengalaman tersebut mengantarkan Suyudi ke jabatan Kapolda Banten. Ia resmi menjabat Kapolda Banten pada Juni 2024.
Selama memimpin Polda Banten, Suyudi tidak hanya dikenal melalui tugas penegakan hukum.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebuah program yang diarahkan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja, pengangguran usia produktif hingga mantan narapidana agar memiliki keterampilan dan dapat kembali produktif.
Program tersebut dikembangkan melalui sejumlah pendekatan, mulai dari pelatihan kerja dan pengembangan soft skill, ketahanan pangan melalui pertanian, peternakan dan perikanan, hingga pengelolaan sampah dan lingkungan.
Atas program tersebut, Suyudi mendapat penghargaan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pada Agustus 2025, Suyudi meninggalkan jabatan Kapolda Banten setelah dimutasi menjadi perwira tinggi Bareskrim Polri untuk penugasan di luar struktur.
Tidak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keppres Nomor 118/TPA Tahun 2025.
Sebagai Kepala BNN, Suyudi kemudian menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Kenaikan pangkat tersebut dilakukan dalam Korps Raport pada September 2025.
Penghargaan dan pengakuan
Sepanjang pengabdiannya, Suyudi tercatat menerima sejumlah tanda kehormatan, di antaranya : Satyalancana Pengabdian XXIV, Satyalancana Pengabdian XVI, Satyalancana Pengabdian VIII, Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa serta Satyalancana Operasi Kepolisian.
Pada November 2025, Suyudi juga menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri. Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tanda kehormatan atas jasa dan kontribusi dalam memajukan serta mengembangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Di bidang akademik, Suyudi pada Januari 2026 dikukuhkan Universitas Tarumanagara sebagai penerima gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa bidang Ilmu Hukum. BNN menyebut penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi, pemikiran dan pengabdiannya dalam pengembangan serta penegakan hukum, khususnya dalam kebijakan dan praktik pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026, Suyudi membawa gagasan “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri.
Ia menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Gagasan tersebut menjadi bagian dari visi yang ia paparkan apabila dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.
Suyudi juga menyampaikan sejumlah agenda pembenahan internal Polri. Salah satunya menyangkut sumber daya manusia dan proses rekrutmen. Ia menekankan agar rekrutmen berjalan tanpa praktik titipan, transaksi maupun sponsorship. (soe)
