DUMAI (MDC) – Pemerintah Kota Dumai menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai, sebuah langkah strategis yang diinisiasi Bank Indonesia untuk mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat posisi Dumai sebagai gerbang internasional di Provinsi Riau.
Peresmian Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai berlangsung pada Kamis (2/7/2026) dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Dumai H. Paisal. Turut hadir Asisten II Setdaprov Riau Helmi yang mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, perwakilan Bank Indonesia, Pelindo Regional I Dumai, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan digitalisasi sistem pembayaran di kawasan pelabuhan.
Menurutnya, inovasi tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Dumai dalam mewujudkan kota cerdas (Smart City) yang mengedepankan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Dumai sangat bersyukur dan mengapresiasi kolaborasi luar biasa ini. Pelabuhan Dumai adalah wajah depan kota kita, bahkan wajah Indonesia bagi pelancong dari negeri jiran. Dengan diterapkannya sistem non tunai dan QRIS Antarnegara, kita tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga menutup celah pungutan liar, meningkatkan akuntabilitas, serta membawa kualitas pelayanan publik kita ke level internasional,” ujar Paisal.
Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran juga diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor pariwisata dan usaha masyarakat.
Menurutnya, pada kuartal pertama tahun 2026 tercatat lebih dari 15 ribu wisatawan mancanegara memasuki Indonesia melalui Pelabuhan Penumpang Dumai, dengan mayoritas berasal dari Malaysia.
Kehadiran QRIS Cross-Border akan memudahkan wisatawan asing melakukan transaksi secara langsung tanpa perlu menukarkan mata uang.
“Dengan adanya QRIS Antarnegara, wisatawan asing dapat bertransaksi dengan lebih mudah. Kami berharap seluruh penyedia jasa di kawasan pelabuhan segera beradaptasi karena ini merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Dumai,” katanya.
Dukungan terhadap transformasi digital tersebut juga disampaikan Pemerintah Provinsi Riau. Asisten II Setdaprov Riau Helmi mengatakan, Kota Dumai memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah dengan kontribusi sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Dumai yang terus mendorong perluasan digitalisasi pembayaran,” ujar Helmi.
Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemerintah Kota Dumai juga berkomitmen memperluas implementasi transaksi non tunai ke berbagai sektor lainnya, seperti pasar rakyat, pusat kuliner, sentra UMKM, hingga pembayaran retribusi daerah guna meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penerapan sistem non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai mencakup seluruh ekosistem layanan pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, tiket terminal penumpang, hingga pembelian tiket kapal feri internasional rute Dumai–Melaka, Dumai–Port Dickson, dan Dumai–Muar melalui layanan QRIS Cross-Border.
Dengan peluncuran Kawasan Non Tunai ini, Kota Dumai semakin menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang modern, inklusif, dan terintegrasi, sekaligus memperkuat perannya sebagai pintu gerbang perdagangan dan mobilitas masyarakat lintas negara di wilayah barat Indonesia. (soe)
