JAKARTA (MDC) – Di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan pertarungan kepentingan, langkah Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad mempertemukan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan Ketua Umum PWI Akhmad Munir dinilai sebagai contoh politik yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi.
Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta sekaligus Founder Indonesia Insight Journalist Network (IIJN), Sayed Junaidi Rizaldi (SJR), mengapresiasi inisiatif tersebut.
Menurutnya, yang patut diapresiasi bukan semata siapa yang dipertemukan, melainkan pesan yang dibawa bahwa ketika konflik muncul, politik seharusnya menjadi jembatan penyelesaian, bukan bahan bakar yang memperbesar persoalan.
“Menurut saya, ini langkah yang sangat positif. Pak Dasco tidak memilih memperbesar persoalan, tetapi justru mempertemukan pihak-pihak yang sedang berhadapan. Inilah politik yang dibutuhkan bangsa kita,” ujar SJR Selasa (28/7/2026) sebagaimana dikutip Strategi.id,
SJR menilai, dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan muncul ketika perbedaan berkembang menjadi permusuhan dan setiap konflik selalu diselesaikan melalui konfrontasi.
“Tidak semua persoalan harus berakhir dengan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ada banyak masalah yang jauh lebih baik diselesaikan dengan duduk bersama, saling mendengar, kemudian mencari titik temu,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan antara pers dan tokoh publik harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat. Pers memiliki fungsi kontrol sosial sehingga kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik juga harus disampaikan secara profesional, berlandaskan etika jurnalistik, serta penuh tanggung jawab.
“Pers harus kritis, tetapi tetap profesional. Sebaliknya, pejabat dan tokoh publik juga harus siap menerima kritik. Jangan karena dikritik kemudian pers dianggap sebagai musuh,” tegasnya.
Menurut SJR, rekonsiliasi antara Hotman Paris dan PWI dapat menjadi contoh bahwa perbedaan tidak harus berujung pada permusuhan.
“Kalau sudah ada ruang untuk berdamai, mengapa harus terus mempertahankan konflik? Meminta maaf bukan berarti kalah, dan menerima permintaan maaf juga bukan berarti kehilangan marwah,” ujarnya.
Lebih lanjut, SJR menilai peran Dasco menjadi semakin penting di tengah masyarakat yang mudah tersulut polarisasi, terutama akibat derasnya arus informasi di media sosial.
Satu pernyataan dapat menjadi viral dalam hitungan menit, sementara potongan video atau kutipan yang keluar dari konteks kerap memicu kesalahpahaman dan pertentangan yang lebih luas.
“Di era digital seperti sekarang, kita membutuhkan lebih banyak tokoh yang menjadi jembatan. Kalau ada yang sedang berselisih, jangan langsung diperhadapkan. Kalau ada masalah, jangan buru-buru dipertajam. Carilah ruang dialog,” katanya.
Ia menilai politik yang hanya berorientasi pada pertarungan kekuasaan pada akhirnya akan melelahkan masyarakat.
Sebaliknya, politik yang mampu membangun komunikasi dan menciptakan titik temu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kehidupan berbangsa.
“Politik tidak selalu harus menghasilkan pemenang dan pecundang. Politik juga bisa menghasilkan perdamaian. Menurut saya, inilah wajah politik yang harus terus dikembangkan,” ujarnya.
SJR berharap pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai penyelesaian persoalan antara Hotman Paris dan PWI semata, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat budaya dialog dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
“Indonesia membutuhkan budaya dialog. Ketika salah, berani meminta maaf. Ketika dikritik, tidak langsung tersinggung. Ketika berbeda, tidak langsung bermusuhan,” katanya.
Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni UPN Veteran Jakarta, SJR menegaskan bahwa merawat persatuan juga merupakan bagian dari semangat bela negara.
“Bela negara hari ini bukan hanya soal pertahanan fisik. Menjaga persatuan, demokrasi, kebebasan pers, dan ketertiban sosial juga merupakan bagian dari bela negara,” ujarnya.
Karena itu, ia kembali memberikan apresiasi kepada Dasco yang dinilainya telah menunjukkan bahwa politik dapat menjadi instrumen pemersatu.
“Kalau ada tokoh yang mau menjadi jembatan, mengapa kita harus memilih menjadi tembok? Pak Dasco sudah menunjukkan bahwa politik bisa digunakan untuk mempertemukan, bukan mempertentangkan,” katanya.
Menurut SJR, kualitas seorang politisi tidak hanya diukur dari kemampuannya memenangkan pertarungan politik, tetapi juga dari kemampuannya meredakan konflik dan membangun rekonsiliasi.
“Kadang ukuran seorang negarawan justru terlihat ketika ia mampu membuat dua pihak yang sedang berseberangan kembali duduk di satu meja. Pak Dasco memilih merajut kebersamaan, dan politik Indonesia membutuhkan lebih banyak sikap seperti itu,” tutupnya. (dit)
