PEKANBARU (MDC) — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama menjelang akhir tahun 2026, Pemprov Riau mendesak penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, mengatakan Gubernur Riau telah menginstruksikan agar pasokan energi tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta penambahan kuota BBM.
Penambahan pasokan dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan mencegah antrean kendaraan semakin panjang di SPBU.
“Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” ujar Ismon dalam rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Selain meminta penambahan kuota, Pemprov Riau juga mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi BBM, serta mempercepat penanganan jika terjadi kendala pasokan di lapangan.
“Kami secara resmi mengusulkan agar BPH Migas menempatkan perwakilannya di tingkat provinsi. Ini penting untuk memperkuat koordinasi, pengawasan harian, dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan,” tuturnya.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi juga menjadi perhatian Komisi VI DPR RI. Lembaga legislatif tersebut mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan lintas instansi untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai kuota dan tepat sasaran.
Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Riau, Ahmad, mengatakan pendataan terhadap unsur yang akan dilibatkan perlu segera dilakukan agar struktur organisasi, pembagian tugas, dan mekanisme kerja Satgas dapat dirumuskan.
“Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini, agar kita bisa merumuskan struktur, tugas, serta mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” kata Ahmad.
Pemprov Riau berharap penambahan kuota dan penguatan pengawasan dapat menjaga kelancaran distribusi BBM, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan potensi kelangkaan menjelang akhir tahun dapat diantisipasi. (soe)
